Article Sidebar

Published
Jun 12, 2023
Download
Statistic
Read Counter : 1

Main Article Content

Abstract

Temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK atas 520 LKPD yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014 menemukan 5.948 kasus kelemahan sistem pengendalian internal yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian internal. Selain itu, BPK juga menemukan Temuan Akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2013 dengan Total kerugian negara sebanyak 4,2 triliun. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti hendak menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kemampuan manajemen sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Luwu. Jumlah kuesioner yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 85 buah kuesioner yang dikumpulkan dari 16 sampel penelitian berupa dinas-dinas daerah yang berada di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Luwu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi dengan pendekatan residual. Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, juga didapatkan hasil penelitian bahwa kemampuan manajemen merupakan variabel moderasi dalam interaksi kemampuan manajemen dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta interaksi kemampuan manajemen dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, kemampuan manajemen bukan merupakan variabel moderasi dalam interaksi kemampuan manajemen dengan kompetensi sumber daya manusia terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Keywords

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kompetensi Sumber Daya Manusia Sistem Pengendalian Internal Kemampuan Manajemen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Rifqiansyah. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Management and Accounting Research Journal, 3(2), 87-109. Retrieved from https://jurnal.ilrscentre.or.id/index.php/mars/article/view/91
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Arini, Dita Nurmala. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang)”. Skripsi, Semarang; Universitas Diponegoro,
  2. Akbar, Reza Ali. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Tesis, Jakarta: Fakultas Pendidikan ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.
  3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014. Jakarta, Mei 2015. www.bpk.go.id (20 Mei 2015)
  4. Bima, Andi. “Kompetensi dalam Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia”. Widyaiswara Madya BDK Palembang, 2022.
  5. Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi III; Jakarta: Erlangga, 2019.
  6. Choirunisah, Fariziah. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang)”. (2018)
  7. COSO. Internal Control-Integrated Framework. 1992. www.coso.org (25 Mei 2015).
  8. Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Ashabul Nuzul dan Hadits Sahih. Bandung: Syaamil Quran, 2010.
  9. Dewar, R. and Werbel, J. “Universalistic and contingency predictions of employee satisfaction and conflict”. Administrative Science Quarterly. Vol. 24, No. 3 (Sep., 1979), pp. 426-44
  10. Genta, Indah. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: BP Universitas Diponogoro. 2020
  11. Governmental Accounting Standards Boards. “Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government”. Norwalk, 1999.
  12. “SFAC No.2: Qualitative Characteristics of Accounting Information”. Stamfort, Connecticut: Financial Accounting Standards Board (FASB), 198 Haniva. “Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya”. Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin (2018)
  13. Halim, Abdul. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi; Jakarta: Salemba Empat, 2020
  14. Ihsanti, Emilda. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)”. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Vol.3 (2014).
  15. Ikatan Akuntansi Indonesia. “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Tahun 2009”.
  16. Ivan, Nur. Dan Supomo, Bambang. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE: Yogyakarta (2020)
  17. Indira, Dewi dan Endaang Nurdilla. “Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah Kota Palembang dan kabupaten ogan ilir)”. No.2 Vol.3 (Sep 2020).
  18. Kabupaten Palopo, Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Palopo. Palopo, September 2021. www.sinjaikab.go.id (02 September 2021)
  19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK/2002 terntang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) -------, Nomor 308/Kmk.012/ 2002 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat Dan Daerah.
  20. Mardianmo, “Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia Vol. 6 No. 1 (Juli 2020).
  21. Mardianmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi, 2020.
  22. Nurima, As Syifa. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfatan Teknologi\ Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)”. Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro (2020)
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.