Article Sidebar

Published
Jun 12, 2023
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 1 Download : 0

Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui potensi dan arahan pembangunan strategi sebagai sebuah daerah peseriapan yang didorong menjadi Daerah Otonomi Baru dai Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan analisis LQ, skalogram, Indeks Sentralitas dan Kemampuan Keuangan Daerah. Hasil analisis Location Quotient (LQ) pada wilayah pembentukan daerah otonomi baru luwu tengah, diketahui bahwa sektor ekonomi yang tergolong sektor basis dengan nilai LQ>1, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2.39, pengadaan listrik dan gas sebesar 1.23, real estate sebesar 1,54 serta jasa kesehatan sebesar 1.25 persen. Hasil analisis skalogram menunjukkan keterbatasan sarana dan prasarana, dimana dari hasil perhitungan range orde skalogram yang terbagi menjadi 5 kelompok, hanya terdapat satu kecamatan yang masuk dalam orde I yaitu, kecamatan lamasi, orde II di kecamatan walenrang, orde III kecamatan walenrang utara, orde IV di kecamatan walenrang timur, sementara kecamatan walenrang barat menempati orde ke V. Derajat desentralisasi yang rendah dengan pola hubungan instruktif dan tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah, menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Luwu tidak mampu membiayai program pembangunan secara menyeluruh.

Keywords

Location Quotient Skalogram Indeks Sentralitas Kemampuan Keuangan Daerah

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Afrianto. (2023). ANALISIS POTENSIAL DAN PELUANG PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM KERANGKA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU. Management and Accounting Research Journal, 3(2), 26-45. Retrieved from https://jurnal.ilrscentre.or.id/index.php/mars/article/view/87
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima,STIM YKPN. Yogyakarta
  2. Arsyad, Lincolin, 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua.BPFE.Yogyakarta
  3. Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu
  4. Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Potensi Desa Kabupaten Luwu
  5. Badan Pusat Statistik. 2018. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2010-2018
  6. BAPPENAS bekerja sama dengan UNDP. 2007. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah. BRIDGE. Jakarta
  7. BAPPENAS. 2015. Modul Penghitungan Indeks Pembangunan Desa. Jakarta
  8. Bratakusumah, Riyadi D.S. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.PT Gramedia Pustaka Jaya. Jakarta.
  9. Daryanto dan Hafizrianda. 2012. Model-Model Kuantitatif Untuk Perencanaanpembangunan Ekonomi Daerah Edisi ke dua, Penerbit PT Penerbit IPB Press, Bogor.
  10. Fadhillah, Harnawansyah. 2011. Analisis Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Menunjang Penguatan Ekonomi Daerah. M. Purwanto. Statistika Untuk Penelitian. PT. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
  11. Firmansyah, L.Ali. 2014. Strategi Pembangunan Ekonomi di Cianjur Selatan Sebagai Persiapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Cianjur Selatan.Tesis.IPB.Bogor.
  12. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
  13. Ilyas, M. 2001. Analisis Kesiapan Potensi Ekonomi Wilayah di Sulawesi Tenggara terhadap kemandirian pembangunan dalam pelaksanakan otonomi daerah. Tesis. IPB. Bogor.
  14. Kaho, Josep Riwu. 2006. Prospek Otonomi di Negara Indonesia, Rajawali Grafindo. Jakarta.
  15. Mahkamah konstitusi Republik Indonesia. 2013. Jurnal Konstitusi Volume 10, No 2. Redaksi Jurnal Konstitusi. Jakarta.
  16. Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
  17. Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
  18. Jhingan, M.L. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
  19. Mulyanto Sudarmono.2006.Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Antar Daerah Di Wilayah Pembangunan I Jateng”. Fakultas Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang
  20. Nurhasanah, Aan dkk. 2018. Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Wilayah dalam Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Bogor Timur. TATA LOKA Volume 20 Nomor 3. 282-294Tarigan, 2012
  21. Perda kabupaten Luwu No 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten lwu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
  22. Rangkuti, Freddy.2013.Analisis SWOT. Gramendia Pustaka Utama. Jakarta
  23. Saragih, J.P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta
  24. Sekertariat Jenderal DPR RI. 2007. Analisis pemekaran wilayah dan bebannya pada APBN.Tim analisis APBN. Jakarta
  25. Sri Utari, Endang. 2014. Analisis Sistem Pusat Pelayanan dan Permukiman di Kota Yogyakarta. Jurnal of Economics and Policy, Published: Maret 2015. Universitas Negeri Semarang.
  26. Sjafrizal,2018. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi,Cetakan Tiga. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
  27. Sjafrizal.2018.Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia, cetakan pertama.Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
  28. Sudarsih, Endang. 2008. Kajian Konsep Sustanible Farming dalam Pembangunan Sektor Pertanian.Jurnal Sosial Humaniora.Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya
  29. Syarif Hidayat.2000.Refleksi Realita Otonomi Daerah dan tantangan kedepan,Pustaka Quantum. Jakarta.
  30. Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2003. Economic Development. Eight Edition. Pearson Education Limited. England
  31. Undang – Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
  32. Undang – Undang Republik Indonesia No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  33. Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.