Article Sidebar

Published
Feb 10, 2023
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 1 Download : 3

Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengetahuan Dewan tentang pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik, akuntabilitas dan kebijakan partai politik pada DPRD Kabupaten Pangkep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei terhadap 35 anggota dewan di Kabupaten Pangkep. Seluruh populasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai sampel dengan pengambilan sampel nonprobabilitas. Data yang digunakan adalah data primer dan dianalisis menggunakan uji statistik regresi linier berganda dengan SPSS versi 17. Setelah analisa dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan transparansi kebijakan publik, akuntabilitas dan kepentingan partai politik sebagai variabel moderat, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pengetahuan dewan, transparansi kebijakan public, akuntabilitas dan kepentingan partai politik berpengaruh positif terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) pada lembaga DPRD di Kabupaten Pangkep.

Keywords

Pengetahuan Pengawasan Anggaran Transparansi Akuntabilitas Kepentingan Partai Politik

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Utina, R. A. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG APBD TERHADAP TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK, AKUNTABILITAS DAN KEPENTINGAN PARTAI POLITIK. Management and Accounting Research Journal, 3(1), 106-119. Retrieved from https://jurnal.ilrscentre.or.id/index.php/mars/article/view/81
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Achmadi, dkk. 2002. Good Governance dan Penguatan Instistusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
  2. Alamsyah. 1997. Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman, Tesis S2 MAP. Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.
  3. Budiardjo, Miriam. 1978. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi ketiga. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
  4. Domai, Tjahjanulin. 2002. Reinventing Keungan Daerah (Studi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)
  5. Gujarati, Damodar. 1995. Basir Economic. 4th Edition. McGraw Hill International Edition, Singapore
  6. Ghozali, Imam. 2002. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro, Semarang.
  7. Halim. 2004. Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi, Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
  8. Halim, Abdul dan Iqbal, M. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
  9. Ichsan, dkk. 1997. Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan APB. Brawijaya University Press, Malang.
  10. Indradi, Syamsiar. 2001. Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPRD terhadap Proses Pembujatan Peraturan Daerah. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya, Malang.
  11. Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas.
  12. Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Andi, Jogjakarta.
  13. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
  14. Mardiasmo. 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
  15. Mayasari, R.P. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik sebagai Variabel Moderating, Jurnal
  16. Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius). Universitas Tridinanti Palembang.
  17. Pramono, Agus H. 2002. Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tesis S2 Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya, Malang.
  18. Ramadhan, Alfian. 2012. Interaksi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif. Universitas Airlangga, Surabaya.
  19. Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.
  20. Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.
  21. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pustaka Pergaulan, Jakarta.
  22. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pustaka Pergaulan Jakarta.
  23. Rubin, Irene. 1996. Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s, Jurnal Public Budgeting & Finance, Summer.
  24. Sopanah. 2002. Pengaruh Partsipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Makalah Symposium Nasional Akuntansi V. Semarang.
  25. Sopanah dan Wahyudi. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Malang Corruption Watch (MCW). Malang.
  26. Suparmoko. 2002. Ekonomika Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi: Yogyakarta.
  27. Sutamoto, Tejo. 2002. Pengaruh Kualitas SDM Aparatur terhadap Kinerja Pegawai, Tesis S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Barawijaya, Malang.
  28. Syamsiar, Syamsudin. 2001. Hubungan Kualiatas Anggota DPRD terhadap partisipasi dalam Proses Kebijakan Daerah di Kabupaten Malang, Laporan Penilitian dalam Jurnal Ilmiah Sosial Vol 13 No. 2, Malang.
  29. Umar, Husein. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
  30. Werimon, Simson. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (DPRD), Tesis S2 Program Studi Magister Sains Akuntansi. Pasca Sarhana Universitas Diponegoro, Semarang.
  31. Yudono, Bambang. 2002. Jurnal Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.