Main Article Content
Abstract
Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Pengaruh belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja pengelola Keuangan Daerah Di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Palopo. Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan rancangan cross sectional studi. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural SKPD yaitu Kepala SKPD, Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, serta Kasubag Perencanaan dan pengelola keuangan daerah. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk “time series” yang bersifat kuantitatif, yaitu data berbentuk angka angka. Data dianalisis dengan Analisis multivariate dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistic.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) tidak ada pengaruh signifikan variabel Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah kota Palopo (p=0.130). 2) Ada pengaruh signifikan DAU Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah kota Palopo (p=0.011). 3) Tidak ada pengaruh signifikan variabel DAK Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah kota Palopo (p=0.059).
Keywords
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
- Andrea Christy, Fhino dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. Makalah. Disampaikan dalam Konferensi Nasional UKWMS.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah. Lombok: SMA 17 Mataram, Lombok. www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
- BPS, Makassar Dalam Angka Berbagai.
- ------, Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo Berbagai.
- BPS-Bappenas-UNDP. 2001. Indonesia Human Development Report 2001.Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia. Jakarta:
- BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia.
- ------------------------------, 2004.National Human Development Report 2004. The Economics of Democracy: Finanncing Human Development in Indonesia. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenasdan UNDP Indonesia.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. Yogyakarta: LembagaPenelitian – UniversitasAtma Jaya.
- Christy, Fhino Andrea danPriyoHariAdi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya.
- Dewi, Adha. 2006. Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Daerah kota Singkawang. Universitas Islam Indonesia.Yogyakarta.
- Dwi Bastias, Desi, 2010. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Skripsi.
- Gujarati, Damodaran. 2003. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga.
- Guritno Mangkoesoebroto, 1997, EkonomiPublik, BPFE, Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2001. BungaRampaiManajemenKeuangan Daerah. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta
- KuriataGinting S., Charisma, 2008, Analisis Pembangunan Manusia Di Indonesia, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Tesis.
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?.World Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.: World Bank.
- Marhaeni, Harmawanti; Sri Yatidan Bambang Tribudhi M. 2008. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Mardiasmo.2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat.
- Musgrave, Richard A.1993.Keuangan Negara dalam Teoridan Praktek Edisi 5, Jakarta:
- Erlangga Nasution, Abdul Aziz, 2010, Analisis Dampak Realisasi APBD terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Binjai, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Skripsi
- Nordiawan, Deddi. 2006. AkuntansiSektorPublik. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tentang Dana Perimbangan
- Ranis, Gustav and Stewart, Frances, 2002.Economic Growth and Human Development in Latin America. Cepal No. 78.The UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
- Suparmoko, 2002, EkonomiPublik; UntukKeuangandan Pembangunan Daerah, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syaiful. 2008. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
References
Andrea Christy, Fhino dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. Makalah. Disampaikan dalam Konferensi Nasional UKWMS.
Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah. Lombok: SMA 17 Mataram, Lombok. www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
BPS, Makassar Dalam Angka Berbagai.
------, Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo Berbagai.
BPS-Bappenas-UNDP. 2001. Indonesia Human Development Report 2001.Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia. Jakarta:
BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia.
------------------------------, 2004.National Human Development Report 2004. The Economics of Democracy: Finanncing Human Development in Indonesia. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenasdan UNDP Indonesia.
Brata, Aloysius Gunadi, 2005. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. Yogyakarta: LembagaPenelitian – UniversitasAtma Jaya.
Christy, Fhino Andrea danPriyoHariAdi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya.
Dewi, Adha. 2006. Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Daerah kota Singkawang. Universitas Islam Indonesia.Yogyakarta.
Dwi Bastias, Desi, 2010. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Skripsi.
Gujarati, Damodaran. 2003. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga.
Guritno Mangkoesoebroto, 1997, EkonomiPublik, BPFE, Yogyakarta
Halim, Abdul. 2001. BungaRampaiManajemenKeuangan Daerah. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta
KuriataGinting S., Charisma, 2008, Analisis Pembangunan Manusia Di Indonesia, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Tesis.
Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?.World Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.: World Bank.
Marhaeni, Harmawanti; Sri Yatidan Bambang Tribudhi M. 2008. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007. Jakarta: Badan Pusat Statistik
Mardiasmo.2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat.
Musgrave, Richard A.1993.Keuangan Negara dalam Teoridan Praktek Edisi 5, Jakarta:
Erlangga Nasution, Abdul Aziz, 2010, Analisis Dampak Realisasi APBD terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Binjai, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Skripsi
Nordiawan, Deddi. 2006. AkuntansiSektorPublik. Salemba Empat. Jakarta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tentang Dana Perimbangan
Ranis, Gustav and Stewart, Frances, 2002.Economic Growth and Human Development in Latin America. Cepal No. 78.The UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
Suparmoko, 2002, EkonomiPublik; UntukKeuangandan Pembangunan Daerah, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit Andi.
Syaiful. 2008. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Jakarta